Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) resmi melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan dua akun media sosial terkait penyebaran hoaks dan berita bohong terkait ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri.
Pelaporan itu dilakukan langsung oleh JK ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4) kemarin. Laporan diterima dan teregister dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri.
JK mengaku memilih melaporkan Rismon lantaran tuduhan sebagai pendana dinilai tidak etis dan sangat menghinanya sebagai orang yang pernah mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden selama lima tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melaporkan Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi," ujar JK usai pelaporan.
"Masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau. Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Itu penghinaan dan merugikan martabat saya," imbuhnya.
Selain Rismon, JK turut melaporkan akun YouTube atas nama Studio Musik Rock Ciamis dan akun Facebook atas nama 1922 Pusat Madiun.
Dalam pelaporan itu, dirinya juga turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa rekaman video tudingan sebagai pendana kasus ijazah Jokowi.
Di sisi lain, JK menilai Rismon juga hanya membantah bahwa video itu tidak dibuat oleh dirinya secara langsung. Akan tetapi, kata dia, Rismon tidak membantah pernyataan dalam video soal dirinya yang menyediakan uang Rp5 miliar kepada Roy Suryo Cs.
"Dia hanya mengatakan itu bukan dia yang melakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah," jelasnya.
JK mengaku akan mempertimbangkan tidak melanjutkan proses hukum jika sedari awal Rismon membantah isu pendanaan Rp5 miliar. Hanya saja, kata dia, hal itu tidak kunjung dilakukan oleh Rismon.
"Kalau dia membantah bahwa itu tidak benar, bahwa Pak JK kasih Rp 5 miliar, kasih uang, mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau mengatakan itu AI, itu tidak ada artinya untuk saya," tuturnya.
Selain protes terhadap Rismon, JK juga mengeluh soal berlarutnya penyelesaian kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Menurut JK, polemik ijazah milik Jokowi ini telah merugikan banyak pihak, termasuk dirinya yang harus kehilangan waktu karena diseret-seret dalam masalah ini.
"Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/4).
JK mengatakan polemik tersebut tidak hanya berdampak secara materiil, tetapi juga memicu perpecahan di tengah masyarakat akibat perdebatan berkepanjangan.
"Waktu kita habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu," jelasnya.
(tfq/wis)
Add
as a preferred source on Google
