Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengirimkan ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Penugasan ini merupakan gelombang ketiga yang melibatkan 731 praja pratama dan didampingi oleh 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Kemendagri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memimpin langsung apel pembukaan penugasan tersebut di Halaman Istana Benua Raja, Sabtu (4/4). Sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, ia memastikan personel yang turun akan fokus pada pembersihan sisa bencana yang masih menghambat aktivitas warga.
Dirinya menjelaskan bahwa setiap gelombang penugasan memiliki sasaran yang berbeda berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Jika gelombang pertama berfokus pada area perkantoran dan gelombang kedua pada lingkungan publik, maka gelombang ketiga ini akan menyasar titik-titik dengan dampak kerusakan terberat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fokus utama para praja kali ini adalah membersihkan endapan lumpur yang masih menumpuk di kawasan permukiman penduduk dan situs bersejarah Istana Benua Raja. Kondisi lumpur yang mulai mengeras menjadi tantangan utama yang memerlukan penanganan fisik secara intensif oleh personel di lapangan.
"Target utamanya lah, tadi, menyelesaikan persoalan-persoalan di titik yang masih terkena lumpur, ada yang sudah mengeras, ya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4).
Ketinggian lumpur akibat banjir di Aceh Tamiang dilaporkan sempat mencapai beberapa meter di sejumlah titik krusial. Hal ini menyebabkan proses normalisasi lingkungan membutuhkan waktu yang lebih lama dan pengerahan tenaga yang berkelanjutan.
Tito menyebutkan bahwa masa tugas gelombang ketiga ini direncanakan berlangsung selama satu bulan dengan target pembersihan di sejumlah dusun terdampak. Namun, durasi tersebut bersifat fleksibel bergantung pada kecepatan penyelesaian pekerjaan di masing-masing lokasi sasaran.
"Kalau bisa lebih cepat, mereka akan digeser ke tempat yang lainnya, yang memerlukan bantuan," ujar dia.
Kepada para praja yang bertugas, Tito menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika selama berinteraksi dengan masyarakat lokal. Ia berharap para praja dapat mempertahankan standar kerja yang telah ditunjukkan oleh peserta gelombang sebelumnya.
"Jaga kesehatan mereka masing-masing, dan jangan sampai membuat pelanggaran-pelanggaran," tegasnya.
Guna mendukung mobilitas dan efektivitas kerja Kemendagri telah menyiapkan kombinasi peralatan manual serta alat berat pendukung lainnya. Dukungan sarana prasarana ini juga melibatkan bantuan teknis dari Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Kehadiran unit alat berat dan dump truck diharapkan mampu mempercepat pembuangan sedimen lumpur yang telah dikumpulkan dari dalam rumah warga. Sinergi antar pemerintah daerah ini menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan alat angkut di lokasi bencana yang luas.
Sebagai informasi, kegiatan apel ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang, serta pejabat terkait lainnya.
Di samping itu, jajaran pejabat pusat seperti Rektor IPDN Halilul Khairi dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, serta pejabat Kemendagri lainnya, turut mendampingi peninjauan tersebut.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
