Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengusulkan kawasan ekonomi khusus ganja medis untuk menekan peredaran gelap barang tersebut di Indonesia.
Usulan itu disampaikan Hinca dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, Selasa (7/4).
Hinca mengaku heran negara masih melarang penggunaan ganja untuk keperluan medis. Padahal, di daerah asalnya, Sumatera Utara, ganja bagus untuk pertanian dan peternakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu pimpinan, saya bertanya kepada BNN dan juga teman-teman ini, saya izinkan bertanya nih nanti dijawab, apakah Anda setuju dengan usulan saya, kita bentuk kawasan ekonomi khusus ganja medis Indonesia," ujar Hinca.
Dia ingin agar ganja mulai bisa digunakan secara terang jika selama ini negara mempermasalahkan peredaran gelapnya. Selain untuk medis, kata Hinca, status kawasan ekonomi khusus juga penting untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri.
Menurut dia, pemerintah nantinya bisa memilih sejumlah pulau untuk dijadikan kawasan tersebut. Mulai dari Aceh, Sumut, hingga Maluku.
"Dari puluhan ribu pulau di Indonesia ambil aja 10, fokus di situ semua, di situ rehabilitasinya semua di situ. Wah, kalau itu terjadi keren," ujar Hinca.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan saat menerima dokumen terkait reformasi regulasi ganja medis beberapa tahun lalu. (Dok. Yayasan Sativa Nusantara)
Menurut dia, pemerintah perlu meniru Korlantas Polri lewat pengelolaan BPKB, yang pendapatannya bukan hanya digunakan untuk operasional, namun bisa untuk menyumbang APBN.
"Sehingga hasilnya nanti kayak Kakorlantas, 88 persen balik ke kegiatannya, 12 persen kembali ke APBN supaya anggaran yang tadi kami persoalkan ini enggak lagi jadi masalah, tapi jangan dijual di Indonesia. Kan kira-kira begitu," kata Hinca.
Dia dan Fraksi Demokrat mengaku serius dengan usulan tersebut dan akan disampaikan dalam pembahasan RUU Narkotika. Hinca mengaku juga telah menyiapkan hasil kajian usai melakukan kunjungan ke Thailand.
"Posisi sikap saya dan fraksi saya, terus itu. Dan kajiannya sudah saya bikin itu. Karena waktu itu kami pergi kunjungan ke Thailand, itu masuk herbal," katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari BNN maupun Dittipid Narkoba terkait usulan tersebut. Keduanya tak menjawab dalam sesi tanya jawab rapat bersama Komisi III DPR hari ini.
(thr/kid)
Add
as a preferred source on Google
